REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Abstract

ABSTRAK

            Asas praduga tak bersalah dianggap  hanya  untuk  dan  berlaku bagi kegiatan yang berkaitan  dengan  proses  peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut. Asas  praduga tak bersalah  di  Indonesia  dulu terdapat  di  dalam  Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut  diutarakan  di  dalam  Pasal 66 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut maka peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum bagi langkah dan tindakan dari penegak hukum harus sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, Perlunya rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dianut KUHAP.

        Kata kunci: Tafsir, Asas, Praduga tidak Bersalah.                                             

 

Abstract

The principle of innocence presumption is presumed only for and applicable to activities relating to the criminal justice process. So there is a lack of concern for the community towards the principle. The principle of innocence presumption in Indonesia was previously contained in Article 8 of Law no. 14 of 1970 on the Basic Provisions of Judicial Power. Although it does not explicitly state the same, the principle was articulated in Article 66 of Law No.8 Year 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP).Law enforcement is one of the efforts to create order, security and peace in society, whether it is a preventive effort or is the eradication or repression after the violation of law. To achieve these targets, the legislation should be the legal basis for the actions and actions of law enforcers to be in accordance with the basic philosophy of the state and the Indonesian life view of Pancasila and the 1945 Constitution (1945 Constitution). Thus, the need for a reconceptualization of the interpretation of the presumption of innocence principle adopted by the Criminal Procedure Code.

Keywords: Tafsir, Principle, Presumption Presumption of Innocence