ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI WILAYAH KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA

Authors

  • Yusuf Sulistyo Nugroho Jurusan Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS Jl.A.Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura, Surakarta Email : **) yusufsn@fki.ums.ac.id ,
  • Fatah Yasin Al Irsyadi Jurusan Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS Jl.A.Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura, Surakarta Email : **) fatinbangpi@yahoo.com

DOI:

https://doi.org/10.36499/psnst.v1i1.82

Abstract

E-government telah diterapkan di berbagai wilayah dan instansi di seluruh Indonesia, namun
tidak semua penerapannya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tiap wilayah atau instansi
memiliki keadaan yang berbeda-beda sehingga kendala yang dihadapi juga terjadi perbedaan.
Hal ini yang sering dirasakan oleh warga Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga terhadap
pelayanan menggunakan e-government yang tidak sepenuhnya berjalan lancar. Untuk itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sistem informasi yang diterapkan di
Kecamatan Tingkir, Salatiga dan mengetahui alasan utama tidak optimalnya penerapan sistem
informasi yang ada. Berdasarkan obyek penelitian, terdapat dua data penting yang diperlukan
dari proses studi ini. Pertama, data primer seperti kondisi nyata yang meliputi implementasi
dan infrastruktur e-government pemerintah daerah. Data primer ini  diperoleh dengan
observasi dan angket yang didistribusikan di 3 instansi pemerintah wilayah Kecamatan
Tingkir.  Kedua, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan pada hal
tersebut maka pendekatan studi yang dipakai adalah perpaduan antara metode survei dan
non-survei. Dengan perpaduan ini diharapkan mampu dihasilkan data yang lengkap dan tepat
sehingga mampu mereduksi bias kesalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini
dapat diketahui bahwa model sistem informasi yang diterapkan di 3 (tiga) instansi
pemerintahan yakni Kecamatan Tingkir, Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Kalibening
pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu tersentralisasi/terpusat, namun tingkat kesiapan
implementasinya tergantung pada ketersediaan SDM dan komitmen pimpinan lembaga
masing-masing. Di samping itu, ketergantungan keputusan pada pimpinan  lembaga menjadi
hambatan dalam melaksanakan e-Government. Dengan demikian visi pemimpin sangat
berpengaruh terhadap komitmen birokrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat melalui
e-Government.

Kata kunci: e-Government, observasi, implementasi, tersentralisasi

Downloads

Published

2012-07-03