IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN
DOI:
https://doi.org/10.31942/jqi.v7i2.1064Abstract
ABSTRAKUndang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan pada
Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan
umum. Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam
penegakan Hukum Pidana, namun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk
melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dalam bidang Perdata JPN dinilai kurang maksimal dalam menjalankan
perannya, peran JPN yang dinilai maksimal ialah dalam hal mengejar harta
koruptor Â
Kata Kunci: Kepailitan, Jaksa.
Downloads
Published
2014-11-01
Issue
Section
Articles