PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME “CROSS BORDER MEASURE”

Authors

  • Yoga Mahardhita Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
  • Ahmad Yakub Sukro Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

DOI:

https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227

Abstract

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kawasan Pabean
(Cross Border Measure) memiliki posisi yang sangat strategis. Hal tersebut
dikarenakan ruang lingkupnya yang berada dalam jalur lalu lintas perdagangan
internasional, baik sebelum barang-barang hasil bajakan atau pemalsuan beredar
ke pasar nasional atau sebelum barang tersebut diekspor ke luar wilayah
Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kejahatan pemalsuan dan pembajakan
internasional yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara,
menurunnya inovasi sampai dengan sanksi internasional, telah mendorong
Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan barang yang terkait dengan HKI di
wilayah perbatasan melalui penguatan kerangka hukum maupun operasional
sesuai dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs
Agreement).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan
hukum di wilayah Kawasan Pabean dalam kerangka Cross Border Measureyang
dilakukan oleh otoritas kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Metode
penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian
dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum HKI melalui
mekanisme Cross Border Measure dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu
melalui penetapan secara jabatan (ex-officio) oleh DJBC dan melalui perintah oleh
Pengadilan Niaga (yudisial). Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang
Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual, namun masih diperlukan adanya aturan pelaksanaan yang mengatur
secara teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, seperti tata laksana
perekaman (recordation system) bagi pemegang hak atau pemilik hak untuk
memperoleh perlindungan HKI secara ex-officio.
Kata kunci : perlindungan hukum, hukum kekayaan intelektual, Cross Border
Measure.

Downloads

Published

2018-05-01

Issue

Vol. 11 No. 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.