IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Authors

  • Mastur . Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

DOI:

https://doi.org/10.31942/jqi.v3i4.590

Abstract

Penyelenggaraan Otonomi Daearah di Indonesia sangat terkait dengan pola pembagian.
Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah otonom diadakan
guna menyangga tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar Negara Kesatuan ini
sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menempatkan dan mendudukkan
otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan
Dasar Negara Kesatuan , dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh mlenyapkan wujud
dari otonomi seluas-luasnya. Berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah
adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif
masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan
bertanggungjawab serta memperkuat persatauan dan kesatuan bangsa, peningkatan
pelayanan public dan daya saing daerah.
Kata kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi,Negara Kesatuan RI

Downloads

Published

2009-08-01

Issue

Vol. 3 No. 4 (2009): Qistie

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.