PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI
DOI:
https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7806Abstract
Pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan perkembangan usaha mikro ketika akan menjalin kemitraan. Dalam perjalanannya, hubungan kemitraan tersebut akan ada pasang surutnya. Karena itu, untuk melindungi pelaku Usaha Mikro dari kerugian dan mencegah permbuatan melawan hukum, perlu adanya advokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien. Penelitian ini menganalisis penyelesaian perselisihan atau sengketa pelaku usaha mikro dalam bermitra dan bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa selain persaingan usaha dalam perjanjian kemitraan yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan melalui Mediasi.References
Andry Harijanto Hartiman, 2002, Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Antropologi Hukum, Lemlit Unib Press, Bengkulu.
Anita Afriana, Agus Mulya Karsona dan Sherly Ayuna Putri, 2020, “Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketaâ€, Acta Diurnal, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, Num.1, https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359
Cherya Metriska, Yogo Pamungkas, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memeriksa Sengketa Perjanjian Kemitraanâ€. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.3, Num. 2, https://Doi.Org/10.25105/Refor.V3i2.13450
Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
Didiek M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Haryo Limanseto, 2021, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesi. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianâ€, Jakarta. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia, diakses pada 6 Oktober 2022.
Helmy Ziaul Fuad, 2019, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderenâ€, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-penyelesaian-sengketa-pada-masyarakat-tradisional-dan-moderen-oleh-helmy-ziaul-fuad-s-h-i-s-h-m-h-3-5, diakses pada 7 November 2022
Kemenkopukm, “Status Badan Usaha UMKM Tahun 2010-2022â€, https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm_dashboard/, diakses pada 14 Desember 2022
kliklegal.com, 2020, “Mediasi, Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa Sektor UMKMâ€, https://kliklegal.com/mediasi-alternatif-proses-penyelesaian-sengketa-sektor-umkm/, diakses pada 7 November 2022.
Kusumayudha, M. Indra, 2021, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bagi Pelaku UMKM dan Industri Kreatifâ€, https://bahasan.id/alternatif-penyelesaian-sengketa-bagi-pelaku-umkm-dan-industri-kreatif/. diakses pada 7 November 2022.
Laurensius Arliman S., 2017, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakatâ€, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Vol.6, Num.3.
Muhammad Jafar Hafsah, 1999, Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Nadiya Fitri Fauziah, D. S, 2021, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesiaâ€. Widya Yuridika:Jurnal Hukum, Vol.4, Num.2.
Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
R.Soebekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Salim H.S, 2004, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Saragih, Guntur Syahputra, 2021, Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan untuk mewujudkan kemitraan yang adil antara Usaha Besar dan UMKM. Materi KPPU, Jakarta.
Surianto, 2022, “Kadis KUKM Babel Buka Rakorda Pemberdayan KUMKM Tahun 2022â€, Pangkalpinang, https://kukm.babelprov.go.id, diakses pada 6 Oktober 2022.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.
