Pandemi, Krisis Dan Kebijakan Makroekonomi Untuk Stabilitas Ekonomi Indonesia

Abstract

Virus COVID-19 yang masuk Indonesia pada Maret 2020 memasuki tahap serius
dalam waktu selama 1 bulan. Cepatnya penyebaran virus yang kasus pertama tercatat
pada tanggal 2 Maret 2020 dan hanya berada di 1 kota di Indonesia dengan 2 kasus,
kemudian hanya dalam waktu 38 hari, seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan
adanya kasus COVID-19 pada 9 April 2020. Cepatnya penyebaran virus COVID-19
membuat, WHO sebagai badan kesehatan dunia merespon status virus ini yang awalnya
hanya bersifat endemi, kemudian menjadi keadaan pandemi pada 12 Maret 2020. Status
pandemi ini kemudian membuat negara-negara merespon dengan kebijakan umum seperti
mengurangi mobilisasi dengan menutup akses masuk ke negara mereka dan kebijakan
lainnya seperti pengurangan aktivitas ruang publik seperti kantor, pabrik dan sekolah
sebanyak 50-75% dari kapasitas normal untuk mengatasi penyebaran virus. Selama bulan
Maret sampai April 2020, Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan
mengeluarkan beberapa kebijakan terkait mitigasi penyebaran virus COVID-19 melalui
Kepres No. 11 Tahun 2020 dan juga PERMENKES No. 9 Tahun 2020. Kebijakan mitigasi
ini kemudian berdampak pada proyeksi pertumbuhan perekonomian di tahun 2020.
Namun, untuk mengatasi terjadinya dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi
COVID-19, pemerintah Indonesia juga kemudian melakukan beberapa kebijakan antara
lain melalui UU No. 2 Tahun 2020 dan juga Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020 untuk
mengatur laju inflasi, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan bantuan langsung
kepada sektor UMKM. Kebijakan ini kemudian menjadi sebuah langkah penting untuk
mengeluarkan Indonesia dari dampak krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan
menghadirkan stabilitas perekonomian Indonesia di masa krisis.
Kata kunci : Pandemi, Krisis, Kebijakan, Pemerintah.