Tata Kelola Pemerintahan Kota Kendari di Masa Pandemi dan Pasca Covid-19
Abstract
Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan dan menciptakan inovasi di masa
Pandemi Covid-19 terutama berkaitan dengan pelayanan publik, di masa Pandemi
covid-19 sangat dibutuhkan adanya inovasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang tidak perlu dilakukan pelayanan tatap muka. Pemerintah Kota
Kendari melalui perangkat daerahnya telah membuat berbagai bentuk inovasi pelayanan
pemerintahan untuk tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai upaya tetap
memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat di Masa Pandemi Covid-19.
Berbagai inovasi layanan elektronik berbasis aplikasi yang terintegrasi telah
digunakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan
efisien yang bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan dan mendapatkan
pelayanan dari pemerintah. Beberapa layanan digital telah dikembangkan seperti aplikasi
Layanan Interaktif Kendari (Laika), Sistem Persuratan (Simper), Jaga Kendari (Jari),
Sistem Informatika dan Manajemen Data Pegawai (Si Mantap), Pajak Menyapa (Jakpa),
serta Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seluruh aplikasi tersebut
telah tersemat dalam kendarikota.go.id.
Diharapkan inovasi pelayanan ini tidak hanya dimaksimalkan saat terjadi
pandemi covid-19 tetapi yang paling penting bagaimana mempertahankan pasca covid-19
karena saat ini kita sudah berada dalam tata kelola pemerintahan di era Revolusi Industri
4.0 dan akan menuju Society 5.0 Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi di Kota Kendari
ditengah pandemi dan pasca covid-19, dalam menuju Pelayanan di era Society 5.0
sebagai fokus utama pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan fokus pada OPD yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat yaitu, RSUD Kota Kendari dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Kendari dan.
Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Masa Pandemi dan Pasca Covid-19
References
Auliani, Palupi Annisa. 2019. AI, IoT, dan Tantangan Sektor Logistik di Era Revolusi
Industri 4.0. Kompas.com, 11 Februari 2019. Diakses
dari:https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/11/114445026/ai-iotdantantangan-
sektor-logistik-di-era-revolusi-industri-40?page=all,
Astuti, S. Y. W. (2005). Peluang dan tantangan penerapan egovernance dalam konteks
otonomi daerah. Jurnal Universitas Airlangga, 1(1), 1-14.
Adriwati. (2001) Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan
Tantangan Administrasi Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu
Aprianty, Diah Rachma. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan
Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal
Ilmu Pemerintahan. volume 4, no. 4
Cabinet Office Japan Government. 2019. Society 5.0. Diakses
dari:https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html,
Dash, Satyabrata, and Subhendu Kumar Pani. (2016). E-Governance Paradigm Using
Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges.†Procedia Computer Science 85
Fukuyama, Mayumi. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-CenteredSociety.
Japan Economy Foundation Journal - Japan
SPOTLIGHT.https://www.jef.or.jp/journal/pdf/220th_Special_Article_02.pdf.
Portal SPBE Nasional. diakses dari https://spbe.go.id/tentang
Habibullah, Achmad. (2010). Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan EGovernment.
Jurnal Privat Law volume 23, no. 3 =rina, L. L. (2003). Indikator dan
Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,dan Partisipasi. Jakarta: BPPD
Hargittai, E. & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: di_erences in young adults’ use of
the internet. Communication Research, 35 (5), pp. 602-621.
Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. Iqtishaduna:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 171-184.
Mc Kinsey & Company, (2019). Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan di Indonesia,
diakases dari
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/autom
ation%20and%20the%20future%20of%20work%20in%20indonesia/automationand-
the-future-of-work-in-indonesia-indonesian.pdf
Ulum, I. & Sofyani, H. (2016). Akuntansi (Sektor) Publik. Malang: Aditya Media
Publishing
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi
Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., 2014. Qualitative Data Analysis: AMethods
Sourcebook. Washington DC.: Sage Publications, Inc.
Nakanishi, Hiroaki and Hiroaki Kitano. (2018). “Society 5.0 Co-Creating The Futureâ€.
Policy Proposals Industrial Technology, Keidanren (Japan Business Federation).
https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095.html.
Oktavya, Ayu Aditya. (2015) “Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang,â€
Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 3, no. 3
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2016). United Nations E-Government Survey 2016: EGovernment
in Support of Sustainable Development. Diakses pada 25 Agustus
Terarsip dalam http://workspace .unpan. org / sites / Internet / Documents /
UNPAN97453.pd
Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2018. Jaringan 5G Pertama di Dunia Resmi Online.
Kompas.com, 2 Oktober 2018. Diakses dari
https://tekno.kompas.com/read/2018/10/02/16060047/jaringan-5gpertama-didunia-
resmi-online,,
Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020). Selamat Tinggal Revolusi
Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0 | Puspita | Prosiding Seminar
Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang. Retrieved April 28,
, from Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana UNiversitas PGRI
Palembang website: https://jurnal.univpgripalembang.
ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3794
Rahman, Adi Fida. 2019. Kapan Indonesia Bisa Nikmati 5G?. Detik.com, 1 Mei 2019.
Diakses dari: https://inet.detik.com/telecommunication/d4532282/kapanindonesia-
bisa-nikmati-5g
Sosiawan, E. A. (2015, June). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi EGovernment
di Indonesia. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1,
No. 5).
Susartono. (2006). E-Government di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS,
Volume 2 No.1 April 2006
United Nations Development Programme, 1999, ‘Decentralization: A Sampling of
Definitions’, Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role
in Decentralization and Local Governance, Working Paper
Wibowo, Eddi, et.all . 2004. Memahami Good Government Governance & Good
Corporate Governance. Yogyakarta, YPAPI
Undang-Undang/Peraturan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi, Media dan Informatika)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government
Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
