Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Abstract
Pandemi Covid 19 telah merubah cara kerja pemerintah daerah. Salah satunya
adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan
publik. Pemanfaatan teknologi merupakan bentuk inovasi dalam konteks mensiasati
keterbatasan bertemu langsung dengan masyarakat. Namun tetap menjalankan fungsi
pemerintah sebagai pemberi layanan. Karena itu, tulisan ini ingin menjawab upaya
pemerintah dalam pemberikan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu,
melalui teknologi pemerintah bisa memperpendek birokrasi dan pada saat yang sama
membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemamfaatan teknologi
merupakan solusi dalam mengelola pemerintahan yang adaptif dan responsive. Semua
penjelasan ini diperoleh melalui pengumpulan dan pembacaan data sekunder secara kritis
dan mendalam. Sejalan dengan itu, pemanfaatan teknologi tidak bisa dipisahkan dari
kapasitas pemerintah dalam menyiapkan dan mengerahkan kekuasaannya demi
kepentingan warganya.
Kata kunci: layanan publik, pemanfaatan teknologi, inovasi pemerintahan.
References
Agus Dwiyanto, 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jogjakarta: PSKK-UGM.
Agus Dwiyanto. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.
Jakarta: Gramedia.
Alvin Toffler ‘Pembangunan Gelombang Ketiga’ dalam David Korten dan Sjahrir (ed).
Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: YOI.
Azhar Kasim dkk.2015 Merekonstruksi Indonesia. Jakarta: Kompas.
Deborah MS Brown ‘Pemerintah Negara Bagian Beradaptasi dengan Perubahan’ dalam
Deborah MS Brown (ed). 2002.Isu-Isu Demokrasi. Jakarta: Deplu Amerika
Serikat.
Djoko Suyatno, 2014. Demokrasi Kita dan Pemikiran Politik. Jakarta: KPGDjokosantoso
Moeljono, 2013. The Climbers: Bisa-Jadi-Punya. Jakarta: Gramedia.
Eugene P Dvorin dan Robert H Simmons. 2000. Dari Amoral Sampai Birokrasi
Humanisme. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Firman.2015. ‘Membangun Inovasi Pemerintahan Melaui TIK’ Jurnal Transformative,
Vol. 1. No. 2 (9).
Francis Fukuyama. 2002.The Great Disruption. Jogjakarta: Qalam.
Gun Gun Heryanto. 2018. Media Komunikasi Politik. Jogjakarta: Ircisod.
Maria Jose Canel dan Karen Sanders ‘Komunikasi Pemerintahan’ dalam Halli Semetko
dan Margaret Scammel (ed). 2016. Handbook Komunikasi Politik. Bandung:
Nusa Media.
Miftah Thoha ‘Netralitas Birokrasi Pemerintahan di Indonesia’ dalam Safta Nirwandar dan
Ibrahim Tadju (ed).1994. Birokrasi dan Administrasi Pembangunan. Jakarta:
Sinar Harapan.
Peter M Blau dan Marshall W Meyer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta:
Prestasi Pustakaraya.
Puguh P Utomo. 2013. ‘Website Sebagai Media Pemenuhan hak Politik Warga dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan’ Jurnal Mandatory, Vol. 10. No. 2.
Rifki Ramadhon.2015 ‘Terobosan Inovasi Perizinan Online ’Jurnal Transformative, Vol.
No. 2 (9).
Sharon C Steidel ‘Menggunakan e-government Dampak dari Revolusi Digital’ dalam
Deborah MS Brown (ed). 2002. Isu-Isu Demokrasi (Jakarta: Deplu Amerika
Serikat.
Sutoro Eko. 2014. Menantang Akuntabilitas Publik dari Medan Warga. Jakarta: Yappika.
Veronika Hamid. ‘Agin Harapan Demokrasi Digital’ dalam AE Priyono dan Usman
Hamid (ed). 2014.Merancang Arah Baru Demokrasi. Jakarta: KPG.
William W Harman ‘Pilihan-Pilihan Utama’ dalam David Korten dan Sjahrir (ed). 1988.
Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: YOI.