KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE KOTA SEMARANG TAHUN 2019
Abstract
Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dilihat dari sarana prasarana, sikap dan perilaku pelayanan, ketepatan dan efektifitas pelayanan dan kebijakan-kebijakan pelayanan yang didasarkan pada tata kepemerintahan yang baik (good governance) sangatlah diharapkan. Untuk itu perlu kiranya mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik mulai dari kebijakan-kebijakan yang ada sampai pada implementasi kebijakan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Semarang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kebijakan publik dan khususnya bagi policy maker dalam mengambil keputusan, dan diharapkan sebagai masukan sampai dengan implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan khususnya dalam pelayanan publik. Kebijakan Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Semarang berhasil mencapai hasil yang mendekati maksimal. Hal ini karena ketika standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal telah dijalankan oleh pemberi layanan dengan baik dengan memperhatikan berbagi indikator seperti sarana prasarana, daya tanggap, keakuratan pelayanan, keterbukaan, sikap perilaku yang baik, akses, understanding the customer dan kompetensi. Selain itu pelayanan publik oleh administrator pemerintahan yang baik tidak semata mata hanya ketersediaan faktor ekonomi, prinsip administrasi lainnya tetapi juga kriteria moralitas (etika). Oleh karena itu, etika pelayanan publik di kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka tata kepemerintahan yang baik (good governance).
Kata Kunci: Kebijakan, Kualitas Pelayanan Publik, Good Governance
References
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Beneviste, Guy. (1994). Birokrasi. Jakarta: Rajawali Press.
Edi, Suharto. (2006). Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance. Banjarmasin: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin
Gie, The Liang. (1993). Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Koenjaraningrat. (1980). Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:
Mufiz, Ali. (1985). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
Parson, Wayne. (2006). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Siagian, Sondang P. (1995). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
Solihin, Dadang. (2007). Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. Bandung: Bappeda Jawa Barat.
Sulandro, Arie. (2006). Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan. Jakarta: BPKP Pusat
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
Tjiptono, Fandy. (1996). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset.
--------. 2020. Semarang dalam Angka 2020. Semarang: Biro Pusat Statistik.
Wahab, Solichin Abdul. (1991). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Westrea, Pariara. (1981). Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung, Jakarta.