Main Article Content
Abstract
Decentralization in Indonesia that took place in the late 1990s has changed the power relationship between the central and regional governments, and placed the community as the main pillar of regional governance. In the formation of regional regulations, community participation is an important element that must be considered. The aim is to analyze community participation in the formation of regional regulations related to development planning. By using a qualitative descriptive analysis method. The results of the study show that community participation in the formation of regional regulations on development planning is still low.
Keywords: community participation, development planning, decentralization
Abstrak
Desentralisasi di Indonesia yang berlangsung pada akhir tahun 1990-an telah mengubah hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentu kan Peraturan Daerah tentang perencanaan pembangunan menunjukkan angka yang masih rendah.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, desentralisasi
Keywords: community participation, development planning, decentralization
Abstrak
Desentralisasi di Indonesia yang berlangsung pada akhir tahun 1990-an telah mengubah hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan. Tujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentu kan Peraturan Daerah tentang perencanaan pembangunan menunjukkan angka yang masih rendah.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, desentralisasi