A Review of Holding Company on Semarang Regional Government Owned Enterprise
Keywords:
holding company, regional government owned enterprise, regional income and expenditure budgetAbstract
The establishment of a holding company for regional government owned enterprises (BUMD) is one of the efforts that can be made to further improve the performance of regionally owned enterprises so that they can contribute more to regional original income. This research uses literature study, namely a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. In order to realize the objectives of establishing a BUMN Holding Company, in its implementation, it must be guided by the principles of Good Corporate Governance. Supervision (control) is required from all stake holders, especially the DPRD, both in the recruitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as in carrying out the company's activities.
References
Budhisulistyawati, A., Muryanto, YT., and Sri,A. (2015). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Privat Law, III(2), 56-66
Fuady, M. 2002. Hukum Perusahaan, paradigma hukum bisnis. PT. Citra Aditya Bakti Bandung
Kamaludin, R. (2000). Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Makalah disajikan pada saat rapat koordinasi BUMD di Depdagri
Maksum and Azhar. (2005). Pidato pengukuhan Azhar Maksum Sebagai Guru Besar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan Judul Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia
Pangaribuan, E. (1994. Perusahaan Kelompok, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada Yogyakarta.
Thomas, S. K. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. 8(1), Maret 2006. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
Usman, T. (2010). Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah. P2E Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Universal Business and Management Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
